Hadir Dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif , HMI Berharap Panwaslu Turun Sosialisasi Kemasyarakat

TANGSEL, Jurnalbanten.com - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kecamatan Pamulang menggandeng sejumlah organisasi Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Mahasiswa dalam sosialisasi pengawasan partisipatif pada pilkada serentak tahun 2024.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kelurahan Bambu Apus kecamatan Pamulang dihadiri sekitar 50 orang peserta dari Karang Taruna kecamatan Pamulang, HMI Komisariat pamulang cabang ciputat, PMII Komisariat Universitas pamulang cabang ciputat, GMNI Komisariat Universitas pamulang, Pemuda Muhamadiyah cabang pamulang, Pemuda Pancasila (PAC pamulang), OKP Ganespa, Badan Musyawarah Tangsel (DPW pamulang), serta pemilih pemula.

Ketua panitia pengawas pemilihan kecamatan pamulang, Khoirudin menyampaikan pentingnya peran aktif Ormas, OKP dan Organisasi Mahasiswa dalam pengawasan Pilkada.

"Politik uang menjadi fokus utama pengawasan, namun ada banyak pelanggaran lain yang juga harus diwaspadai secara ketat," ucap Khoirudin.

Menurutnya, pentingnya keterlibatan organisasi tersebut dalam memastikan Pilkada yang transparan, jujur dan adil.

"Kami berharap, dengan keterlibatan OKP dan Ormas, integritas pelaksanaan Pilkada bisa terjaga dan mereka dapat berkontribusi aktif dalam setiap tahapan, terutama saat kampanye,” ujarnya.

Sementara itu, Ali Fauzi Bugis (HMI komisariat pamulang cabang ciputat) berharap Panwaslu untuk lebih turun sosialisasi kemasyarakat bukan hanya kepada instansi kepemerintahan baik tingkat kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga saja, tapi lebih tepat nya kepada masyarakat yang memang berada di pinggiran jalan agar mereka punya hak dalam memilih.

"Saya berharap agar Panwaslu setiap kali sosialisasi agar dapat ke tempat-tempat yang memang sebagian besar masyarakat tidak dapat undangan dan tidak dapat melihat sosialisasi tersebut" Ucapnya.

"Contohnya sosialisasi seperti hari ini, yang hadir hanya kepala lurah dan segala macam, dan itu tidak mungkin kepala lurah itu sendiri melanjutkan sosialisasi kepada masyarakat lainnya, alangkah baiknya turun kejalan lalu bersosialisasi agar masyarakat lebih mengerti dan memahami dengan aturan-aturan atau sistem-sistem regulasi yang baru diterapkan pada pilkada serentak tahun 2024 ini". Tutupnya.